Dalam rangka penguatan peran dan kualitas kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ternate mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM secara virtual melalui aplikasi zoom meeting bertempat di ruangan kerja masing-masing. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dan diikuti oleh seluruh Jajaran Kemenkumham RI seluruh Indonesia dan terpusat di Aula Oemar Senoadji, Lt. 18 Gd. Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin (12/06).
Kegiatan dengan tema “Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kemenkumham yang BerAKHLAK” ini dimulai pukul 11.00 WIT. Kegiatan diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM dan Pembacaan Do’a. Agenda selanjutnya yaitu
Sambutan oleh Ketua UPP Kemenkumham, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE selaku Inspektur Jenderal (Irjen)Kemenkumah RI.
Melalui sambutannya, Ir. Razilu berpesan agar “Mari kita menjadi pribadi yang berintegritas, berprinsip, yang handal dan berkualitas meningkatkan kompetensi , berkomitmen dan konsisten untuk melakukan penertiban dan pencegahan terjadinya praktik pungutan liar. Menegakan prinsip-prinsip good and clean government serta core value BerAKHLAK”.
Dalam menggelorakan kembali UPP, acara dilanjutkan dengan Penyematan PIN UPP Kemenkumham oleh Sekertaris Jenderal(Sekjen) Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto selaku Pengarah UPP Kemenkumham yang didampingi oleh Irjen selaku Ketua UPP Kemenkumham. Acara dilanjutkan dengan Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar oleh Sekjen Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto. Dilanjutkan pemberian materi serta diskusi dan tanya jawab bersama beberapa narasumber. Beberapa materi diantaranya;
1. Peran Satuan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lingkungan Kementerian/ Lembaga oleh narasumber Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo S.I.K., M.H., M.Si
2. Peran LPSK dalam Implementasi Perlindungan Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku dan atau Ahli oleh narasumber Sekertaris Jenderal LPSK, Dr. Ir. Noor Sidharta, MH, MBA
3. Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh narasumber Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Marsetiono .
4. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Implementasi WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi oleh narasumber dari Direktur PLPM yang diwakili okeh Ernisa Suwadares selaku Satgas pengampu Kemenkumham
#Humasrutanternate #kemenkumhammalut #kumhampasti
